Minggu, 06 Desember 2009

626 JUDUL SKRIPSI FAKULTAS HUKUM

1. PARTISIPASI JEPANG DALAM OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN (CPO, PEACEKEPING OPERATIONS) DIKAMBOJA (1992,1993).
2. PEMBANGUNAN EKONOMI POLITIK TIMUR-TIMUR PASCA KEMERDEKAAN.
3. PENYALAHGUNAAN DOKTRIN JUST WAR PADA SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE IRAK.
4. FENOMENA INTERNET SEBAGAI INFRASSTRUKTUR EKONOMI GLOBAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERAN NEGARA.
5. EKSISTENSI PARTAI BAATH DISAAT BERLANGSUNGNYA EMBARGO PBB.
6. DAMPAK POSITIF PEMENTASAN KIAI KANJENG DI LUAR NEGERI TERHADAP CITRA INDONESIA DIDUNIA INTERNASIONAL (ANALIS PERJALANAN KIAI KANJENG PADA TAHUN 2003.
7. USAHA-USAHA TURKI MASUK EROPA.
8. DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC=ERA AINTON.
9. PARTISIPASI JEPANG DALAM OPERASI PERDAMAIAN CPKO.
10. KEPENTINGAN KEAMANAN JERMAN DI UNI EROPA.
11. PERANAN INGO PROSES PEMBENTUKAN CIVIL SOCIETY.
12. PERSAINGAN UNI SOVIET –REPUBLIK RAKYAT CINA DALAM KONFLIK VIETNAM-KAMBOJA, 1978-1984.
13. KEMENANGAN KEMBALI ROBERT MUGABE PADA PADA PEMILU 2002 DIZIBABUWE.
14. PERANAN UNMIK DALAM MEMULIHKAN KEADAAN DIKOSOVO PASCA KONFLIK ETNIS.
15, PENGUNDURAN DIRI NARASIMHA RAO DARI JEMBATAN PERDAN MENTERI DAN KETUA PARTAI KONGGRES DI INDIA TAHUN 1996.
16. LEMBAGA INDONESIA PERANCIS (LIP) SEBAGI PUSAT KEBUDAYAAN PERANCIS DI YOGYAKARTA ( 1992-2002)
17. KONTROKVERSI ONE COUNTRY TWO SISTEM STUDI KASUS PENOLAKAN PEMERINTAH PUSAT CINA TERHADAP TUNTUTAN PEMILIHAN LANSUNG KEPALA EKSEKUSIF DAN ANGGOTA DEWAN LEGISLATIF TAHUN 2007 DAN 2008 DI HONGKONG.
18. PERAN WORLD TRADE ORGANISASION TERHADAP ISU LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEKANISME GREENING TRADE DALAM LIBERISASI PERDANGANGAN.
19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA KONFLIK INDIA PAKISTAN (STUDI KASUS 1992-01.
20. PERKEMBANGAN PERSERIKATAN BANGSA –BANGSA SETELAH ADANYA KASUS SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE IRAK YANG DILANCARKAN PADA TANGGAL 20 MARET 2003.
21. HUBUNGAN AS –RI MASA PRESIDEN GEORRE BUSH TAHUN 2001- 2005.
22. TINJAUAN ASPEK HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH BAGI KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR (THE VIEW OF INTTERNASIONAL RELATION ASPLET REGENCY EAST BORNEO.
23. HAMBATAN INTEGRASI SOSIAL GENERASI SOSIAL GENERASI KEDUA IMIGRAN TURKI DI JERMAN.
24. POLITIK LUAR NEGERI IRAN KEAFGANISTAN.
25. PERANAN LURAH DESA DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAH DESA.
26. SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA
27. PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO.
28. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG.
29. FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI.
30. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]
31. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGES SEVICE (SMS) DARI HANDPHONE.
32. PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM ( KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERAKWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB).
33. PENANGGANAN KEJAHATAN KORUPSI YANG MENGGUNAKAN SARANA KOMPUTER (STUDI KASUS KORUPSI DI PN YOGYAKARTA).
34. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBERCRIME.
35. PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004.
36. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.
37. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR.
38. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN) DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO ) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA.
39. PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (SUATU STUDI DI POLRESTA MALANG).
40. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA.
41. SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA.
42. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT RADIO GERONIMO YOGYAKARTA.
43. TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA TNI DI KOREM 061/ SURYA KANCANA BOGOR.
44. PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
45. PERTANGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA.
46. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN.
47. PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TRIPPING) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.
48. PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSEPTIF HKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN , PAKEM SLEMAN).
49. PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI.
50. FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.
51. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DALAM MELAYANI JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTAMADYA SURAKARTA.
52. TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YOGYAKARTA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.
53. TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA.
54. PERANAN REKONSTRUKSI DALAM MELENGKAPI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) YOGYAKARTA.
55. PENERAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KAB BANTUL.
56. BANK AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI).
57. PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974.
58. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAKAN PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA.
59. CEK MUNDUR DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
60. PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TERHADAP KARYA TULISAN DI INDONESIA.
61. PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KARYA MANDIRI, KUNINGAN JAWA BARAT.
62. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1974).
63. HAK DAN KEWAJIBAN TUNGGU TUBANG TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SEMENDO (DARAT) SUMATERA SELATAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM.
64. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MENURUT UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI KASUS PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA TAHUN 2002).
65. UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBYEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.
66. PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SLEMAN.
67. PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN.
68. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIA.
69. PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH ORANG ASING.
70. TANGGUNG JAWAB PENERBIT TERHADAP PENERBITAN BILYET GIRO YANG TIDAK ADA DANANYA .
71. DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK.
72. PROBLEMATIKA PERWAKAPAN TANAH HAK MILIK DAN CARA PENYELESAIAN (STUDI DI KUA KEC. GONDANG LEGI KAB. MALANG).
73. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN [STUDI KASUS PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG DI SITUBONDO].
78. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA PN PERTAMINA BALIKPAPAN DENGAN UNION OIL COMPANY (UNO GAL) STUDI DI PN PERTAMINA BALIKPAPAN.
79. PENERAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KALTIM].
80. PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM.
81. PERAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KODYA YK.
82. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PT. ASERINDO SEBAGAI PENJAMIN SURETI BOND WILAYAH JATENG DIY.
83. PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA.
84. KEDUDUKAN HUKUM PETOK D DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TH 1960.
85. GUGATAN PEMBATALAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PELELANGAN NEGARA WILAYAH BANDUNG II JABAR).
86. TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN KARENA ISTRI MENJADI TKI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.
87. UPAYA PENYALURAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK.
88. TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV. PRIMA COMPUTER YK).
89. PROSPEK PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN TENTANG KASUS PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER DI PERUSAHAAN RAMBI SORFT MENURUT UU NO. 16 TH 2002.
90. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS PADA PT. POS INDONESIA DI DAERAH TINGKAT II KODYA YK.
91. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN UTANG BLB MELALUI SKIM PENYELESAIAN UTANG BLBI MELALUI SKIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM.
92. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA TINGKAT II CIREBON.
93. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGIRIMAN BELANJA LEWAT POS (MAIL ORDER) DI KANTOR BESAR PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK.
94. TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL.
95. PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KODYA YK.
96. PELAKSANAAN PENGANGKATAN WALI SERTA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANTI ASUHAN DI KODYA YK.
97. IMPLEMENTASI HUBUNGAN KELUARGA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI ERA OTONOMI DI PROP. RIAU TH 2003-2004.
98. TINJAUAN YURIDIS TENTANG BERAKHIR NYA PERSEROAN TERBATAS DALAM PRAKTEK.
99. PERAN SERTA ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA.
100. TINJAUAN YURIDISI TERHADAP MASALAH PERTANAHAN BERKAITAN DENGAN PENATAAN RUANG.
101. TRANSAKSI EFEK DALAM SISTIM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BEJ
102. TANGGUNG JAWAB EMITEN DAN WALI AMANAT TERHADAP OBLIGASI TIDAK DIBAYAR.
103. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM.
104. PELAKSANAAN TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH 1960 DI KEC. SEWON KAB. BANTUL.
105. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP 21, N) YK.
106. PELAKSANAAN UU NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DI DAERAH KAB. KEBUMEN.
107. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG.
108. IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA.
109. SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHAROBAH PT. INDOSAT YK .
110. PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSCUKTORIAL DAN SEGALA EKSESNYA DI PN PADANG .
111. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DI KODYA SURAKARTA.
112. DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU HUKUM - 05
113. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TH 1994 DI KODYA YK.
114. SANKSI ADAT CAROK BERKAITAN DENGAN PASAL 340, 338 DAN 391 DATI II SUMENEP MADURA.
115. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK MILIK RUMAH PADA BANK DANAMON CABANG PAGAR ALAM SUMSEL .
116. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN MELALUI E-COMMERCE.
117. PERILAKU MENGGADAIKAN MASYARAKAT JONGRANGAN
118. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKHMT) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KATAMSO YK.
119. PENGARUH PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PAD KAB. SLEMAN.
120. TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BRI UNIT POCOWINATAN YK.
121. PELAKSANAAN TURUN WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI KEL. REJOWINANGUN KEC. KOTAGEDE KOTA YK.
122. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK.
123. PELAKSANAAN GARANSI BAGI KONSUMEN SEPEDA MOTOR MERPATI MOTOR .
124. PELAKSANAAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA PERSERO CABANG JL. MAGELANG YK.
125. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPD DIY CABANG SENOPATI.
126. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI EELKTRONIK BANKING MELALUI AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) [STUDI KASUS DI BANK MANDIRI CABANG DILI TIMOR LESTE].
127. PERANAN BADAN PERWAKAFAN DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH DI DESA PADA PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA SENDANG ARUM KEC. MINGGIR KAB. SLEMAN.
128. PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PAPMI (PERHIMPUNAN MODE INDONESIA) DENGAN PERAGAWAN DAN PERAGAWATI TENTANG PERAGAAN BUSANA DI KTA YK .
129. TINJAUAN YURIDIS PENANGAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONESIA MELALUI PROSES MERGER.
130. STUDI PERBANDINGAN TERHADAP KEDUDUKAN PENGURUS SUATU PT MENURUT UU NO. 1 TH. 1998 DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD.
131. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU HAK CIPTA.
132. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG DAN DESAIN GRAFIS PADA KAOS DADUNG DI PT. MANDRIAN DARI TINDAKAN PEMALSUAN UANG DAN PENIRUAN.
133. PRAKTEK PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) YANG MENGGUNAKAN KONTROKSI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DATI II YK.
134. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT. RADIO SERONIMO YK.
135. PERJANJIAN MENGULANGSEWAKAN PADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA YK.
136. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAAN PONDOKAN DI KEL. DEMANGAN KEC. GONDOKUSUMAN KOTA YK.
137. PRINSIP KETERBUKAAN DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL.
138. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN PAKET POS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK.
139. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR DI KEC. KOTAGEDE YK.
140. TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YK.
141. PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CABANG SEMARANG.
142. ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PRAKTEK DI DIY
143. PERANAN PT. KLIRING DEPOSIT EFEK INDONESIA SELAKU LEMBAGA PENYELENGGARA JASA KLIRING PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN PENYIMPANAN DI BEJ.
144. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENJAMIN EMISI DALAM PROSES GO PUBLIK.
145. DISPENSI PENCATATAN KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH KOTA YK.
146. TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI PT. (PERSERO) DANAREKSA DENGAN ADANYA LEMBAGA REKSADANA MENURUT KEPPRRE NO. 53 TH 1990.
147. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SK/MENKAU NO. 316 KMK 016/1994 DALAM RANGKA MEMAJUKAN USAHA BAGI PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DI JATENG.
148. PEMAKAIAN MEREK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN YANG MELAWAN HUKUM.
149. TINJAUAN YURIDIS TENTANG NO. 21 TH 1961 TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DI JAKARTA.
150. FUNGSI DAN PERANAN PT. (PERSERO) DANAREKSA DALAM PEMASYARAKATAN SAHAM PT. GO PUBLIK MELALUI PASAR MODAL.
151. STUDI IMPLEMENTEASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA.
152. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANGMANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPPRES NO. 55 TH. 1993.
153. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG BARANG LEMPUYANGAN MILIK PT. KAI DAOP VI YK.
154. PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN DI KAB. HULELANG.
155. PERJANJIAN SEWA MENYEWA BIS PADA PERUSAHAAN OTOBIS EFISIENSI DI DAERAH KAB. KEBUMEN.
156. PENGARUH PENGIRIMAN PASUKAN MULTINASIONAL KE TIMOR-TIMOR TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDONESIA.
157. PELAKSANAAN PENERAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN BAGI RSUD WONOSARI DI KAB. DATI II GUNUNG KIDUL.
158. PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KUALITAS HUTAN LINDUNG DI DAERAH TINGKAT II SLEMAN.
159. PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG.
160. PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN MAHASISWA BERDASARKAN PP NO. 69 YH 1991 JO PP. NO. 6 TH 1992 PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA.
161. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK DI DIY.
162. KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH PT. (PERSERO) KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK PERJANJIAN.
163. PELAKSANAAN EKSPOR TEMBAKAU PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DENGAN MENGGUNAKAN L/C [STUDI KASUS PT. PERKEBUNAN X (PERSERO) KEBUN KEBENARAN/GAYAM/WEDI BIRIT KLATEN.
164. PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT. (PERSERO) JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU DI PROP. SULTRA.
165. KREDIT USAHA TANI MACET (STUDI KASUS KUD ”PAMONG MITRA” KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG).
166. SURAT KEPUTUSAN MEMPERINDAG NO. 527/MPU/KEP/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA SEBAGAI PENANGGULANGAN IMPOR GULA ILEGAL.
167. PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG.
168. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DI YK .
169. PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YK.
170. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 3 TH. 1992 TENTANG JAMINAN TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMIAN PT. KAI (PERSERO) DAOP VI YK).
171. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 8 TH. 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YK PROP DIY).
171. PERKEMBANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SETELAH ADANYA KASUS SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA YANG DILANCARKAN PADA TANGGAL 20 MARET 2003.
172 PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BANDUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRAM TIMOR-TIMOR
173. KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (KAJIAN KOMPARASI ANTARA KUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR) .
174. PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR) .
175. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA.
176. ASPEK YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BARANG DENGAN MENGGUNAKAN ALAT ANGKUT OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUTAN CV. SRIWIJAYA BANGKIT DI SEMARANG .
177. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN KERJA SAMA PT. SANDI FURNITURE SEMARANG DALAM SISTEM SUB-KONTRAKTING GUNA MENUNJANG PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN ROTAN .
178. PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTNAG NEGARA DI KANWIL V BUPLU PROP. JATAENG .
179. KEBIJAKAN PERUM DAMRI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN ANGKUTAN KOTA DI KODYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA .
180. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI TP. DIENG DJAYA KALIANGET KAB. WONOSOBO.
181. PENGARUH PP. NO 17/1998 TERHADAP USAHA PELAYARAN NASIONAL DI PT. PELNI SEMARANG.
182. STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMA/PMDN DI WILAYAH PROP. JATENG.
183. TINJAUAN HUKUM PERANAN AGEN PERUSAHAAN DALAM MENUNJANG DISTRIBUSI HASI PRODUKSI PT. KUBOTA INDONESIA DI SEMARANG.
184. PROSES PEMASARAN HASIL PRODUKSI UBIN DAN TERASO MERK “BADAK” DI KODYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA.
185. PERALIHAN DARI PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PT. PERKEBUNAN XVIII (PERSERO) SEMARANG.
186. PERANAN BULOG JATENG DALAM PENYALURAN BERAS PADA GOLONGAN ANGGARAN DAN GOLONGAN NON ANGGARAN .
187. PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK.
188. INTERAKSI DESA KOTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASALAH KEPENDUDUKAN DI KODIA SEMARANG.
189. PERANAN PT. CENTRAL JAVA MARINE PRODUCTS CO (PT. GEJAMP) SEMARANG DALAM MENINGKATKAN EKSPOR UDANG SEBAGAI SALAH SATU EKSPOR NON MIGAS.
190. PENGARUH KWALITAS PRODUKSI TERHADAP PEMASARAN PADA PT. AMOR ABADI SEMARANG.
191. PERANAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) ATAS BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) SEMARANG TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK PEMERINTAH DI JATENG.
192. USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM MENGGALAKKAN PENERAPAN STANDARISASI INDUSTRI (SSI) TERHADAP PRODUKSI GENTENG PRESS DI KAB. DATI II KUDUS.
193. KLASIFIKASI ROTAN DALAM MENUNJANG DEVISA NEGARA (STUDI KASUS PT. SANDI FURNITURE DAN PERMASALAHANNYA).
194. TINJAUAN YURIDIS PERUM PERUMNAS DALAM PENGADAAN PERUMAHAN DI KOTAMADYA SEMARANG.
195. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG KHUSUSNYA BAHAN POKOK MILIK DOLOG SEBELUM DAN SESUDAH SAMODRANISASI DI PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG.
196. PERANAN DAN FUNGSI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TANGGAL 21 NOVEMBER 1988 DALAM MENUNJANG KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR NON MIGAS DI JATENG.
197. STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMA/PMDN DI WILAYAH PROP. JATENG.
198. PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN HUKUM PT. PHAPROS SEBAGAI PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR.
199. PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DI KANWIL V BUPLN PROP JATENG.
200. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA.
201. STUDI BANDING TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PERUM POS DAN GIRO WONOGIRI DENGAN PT. ELTEHA INTERNA
202. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN PENERBIT BUKU PT. INTAN PARIWARA KLATEN PADA PT. ASTEK DITINJAU DARI UU NO. 2 TH 1951.
203. PERKEMBANGAN ANGKUTAN UDARA DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PENERBANGAN DI BANDAR UDARA AKHMAD YANI SEMARANG.
204. PERANAN PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG SEBAGAI SATU UNSUR APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH.
205. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG PADA KANTOR BIDANG MEROLOGI SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA.
206. PERANAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PROP DATI I JATENG TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BUMD DI WILAYAH JATENG.
207. DAMPAK KEBIJAKSANAAN DEREGULASI DEBIROKRATISASI INDUSTRI KHUSUSNYA INVESTASI DARI INDUSTRI TEKSTIL DI KODIA SEMARANG DAN SEKITARNYA.
208. TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS PERUM TELKOM MENJADI PERSERO TELKOM.
209. BEBERAPA ASPEK HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITOR DAN DEBITUR PADA KREDIT INTENSIFIKASI SARAT KARUNG RAKYAT (ISKARA).
210. PENERAPAN UU NO. 8 TH 1983 DAN KAITANNYA DENGAN PT. BITRATEX SEBAGAI PERUSAHAAN PMA .
211. KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG BPKP (STUDI PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG).
212. PELAKSANAAN EKSPOR UDANG DI PT. CEJAMP KOTAMADYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA .
213. TINJAUAN YURIDIS PERKEMBANGAN PENGGUNAAN BILYET GIRO BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN MELALUI BANK PEMBANGUNAN INDONESIA DI SEMARANG .
214. PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK.
215. PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK.
216. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA KHUSUSNYA PENGANGKUTAN BARANG MENURUT ORDONASI PENGANGKUTAN UDARA INDONESIA (STBL-1939;100) DAN PERMASALAHANNYA DI KODYA SEMARANG.
217. USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN BKPMD JATENG DALAM RANGKA MENDORONG PERUSAHAAN DENGAN FASILITAS MODAL DALAM NEGERI UNTUK MENINGKATKAN EKPOR NON MIGAS.
218. PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU.
219. PERANAN PT. DANAREKS SEKURITAS DALAM MENJAGA LIKUIDITAS PERDAGANGAN OBLIGASI RITEL DI PASAR SEKUNDER .
220. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAP (PIAIW) DALAM RANGKA MENERTIBKAN TANAH WAKAF SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PP NO. 28 TH 1997.
221. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PENYIAR ANTARA PENYIAR TELEVISI DENGAN TVRI STASIUN YK.
222. PELAKSANAAN PERJANJIAN POLA TURN KEY ANTARA PT. TELKOM INDO PRIMAKARYA.
223. PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DAERAH KAB. REMBANG.
224. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAY BRAT DI KEC. AIFAT KAB. SORONG SELATAN.
225. STUDI KASUS PERKWANIAN DI BAWAH UMUR BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KEC. KOTA ARGA MAKMUR BENGKULU.
226. ASPEK PERDATA DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA OPERASI MEDIS DI RSUD KAB. BANTUL.
227. LETTER SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN LETTER C SEBAGAI JAMINAN DI BRI UNIT DLINGO).
228. TANGGUNG JAWAB BORG TOCHT TERHADAP DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG UANG.
229. AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN BAGI YANG BERAGAMA ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI DAERAH KAB. BANTUL (STUDI KASUS DI PA BANTUL).
230. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK.
231. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK.
232. PELAKSANAAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK PASANGAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KODYA TINGKAT II MALANG) – 96
233. PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK.
234. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK.
235. PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. NGAGLIK KAB. SLEMAN .
236. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH. 1960 DI KEC. SEMANDING KAB. TUBAN .
237. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NO. 12 TH 1997.
238. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.
239. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT.
240. ROLLOVER COMMERCIAL PAPER JATUH TEMPO DAN ALTERNATIF PERLINDUNGANNYA BAGI INVESTOR.
241. PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK.
242. PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG.
243. TANGGUNG JAWAB PT. BCA TBK DALAM PENYELENGGARAAAN INTERNET BANKING [STUDI KASUS PADA KANTOR PT. BCA TBK JL. JENDRAL SUDIRMAN PROP. DIY.
244. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IJIN REKLAME DI KAB. SLEMAN.
245. PERTANGGUNGJAWABAN PT. KAI TERHADAP PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI STASIUN TUGU YK.
246. IMPLEMENTASI PASAL II UU NO. 36 TH 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENGGUNA FREKUENSI ILEGAL RADIO AMATIR DAN RADIO ANTARA PENDUDUK INDONESIA DI KOTA YK.
247. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PENGGUNA KECIL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KAB. DATI II BANTUL.
248. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINERAL ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN.
249. JUAL BELI PAKET WISATA PADA BIRO PERJALANAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI KOTAMADYA YK.
250. SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA.
251. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PRAKTEK PELAYANAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN FLAFOND SAMPAI DENGAN 3 JUTA DI BRI UNIT NGASEM YK.
252. PROSES KLIRING ATAS WARKAT BILYET GIRO YANG DILAKSANAKAN PADA BANK NIAGA DIY.
253. PROSES PENGADILAN BAGI PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI YK.
254. ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN (PERSERO).
255. PELAKSANAAN PERJANJIAN SWEWA MENYEWA SOUND SYSTEM PADA STUDIO MUSIK CV. SHAKA MULTI IRAMA DI YK.
256. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA POS KILAT KHUSUS PADA PT. POS INDONESIA YK.
257. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG.
258. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY
259. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY
260. NOVASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK (STUDI DI BANK CABANG PONTIANAK).
261. PERKEMBANGAN INVESTASI ASING PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROP RIAU.
262. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK
263. PENEGAKAN NORMA HUKUM DALAM UPAYA KUALITAS GARAM BERYODIUM DI KAB. PATI.
264. HAK TERTANGGUNG UNTUK MEMPEROLEH PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN DALAM ASURANSI KESEHATAN GAJAH MADA MEDICAL CENTRE (GMC) YK – 06
265. PELAKSANAAN SURETY BAND DI PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 CABANG YK.
266. PELAKSANAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN AKIBAT PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN KE PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DI PT. TVRI (PERSERO).
267. PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROP. DIY DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YK.
268. PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BIDANG PELAYANAN NIAGA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS.
269. FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU DARI SEGI PENGAMANANNYA DALAM PRAKTEK DI PT. FIF YK.
270. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI VETERAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN.
271. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR.
272. PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG RIAU].
273. PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN [STUDI DI PN MALANG].
274. PENGARUH KONDISI EKONOMI TERHADAP TUMBUHNYA KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM CILACAP.
275. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN SWASTA MENUMBUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM CILACAP.
276. PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN MERK DI WILAYAH HUKUM CILACAP.
277. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA [STUDI DI POLRES YOGYAKARTA].
278. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN.
279. TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YK.
280. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
281. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]
282. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA [STUDI KASUS SENGKETA POL].
283. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBER CRIME
284. PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA DI LP KELAS II YK
285. SUPRENSI HUKUM ACARA PIDANA DLAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TH 1981.
286. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
287. MPLEMENTASI INFORMED CONSENT DALAM HUKUM KESEHATAN.
288. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI PN YK
289. PERANAN VISUM REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KAB. BANTUL YK
290. UPAYA PEMILIHAN KESEHATAN TERHADAP PEMAKAI ATAU PECANDU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LP KELAS IIA YK.
291. UPAYA POLISI DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLRES KULON PROGO.
292. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI DI POLSEK WATES) .
293. PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI WILAYAH KOTA YK .
294. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) .
295. PROSES PENYIDIKAN POLRI DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK NGEMPLAK SLEMAN YK – 04
296. PERANAN UNIT WENDIFIKASI POLTABES YK DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS PIDANA .
297. PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK].
298. PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK].
299. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.
300. PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS [STUDI DI POLTABES YK].
301. PERANAN DAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DI WILAYAH HUKUM PN YK.
302. BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PIDANA BERSYARAT KELAS I YK
303. PENANGGULANGAN SECARA YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN DALAM HAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIY.
304. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ILEGAL NARKOBA PADA KALANGAN REMAJ A DI KOTA YK
305. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI RUTAN KEBUMEN.
306. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN.
307. UPAYA PENANGGULANGAN PEMALSUAN MEREK DAGANG DENGA SARANA HUKUM PIDANA.
308. UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN.
309. JENIS FAKTOR DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD, DVD DI YK.
310. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LP YK.
311. PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMINDANAAN INDONESIA .
312. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BERDASARKAN STATUS ROMA 1998 DALAM PERSPEKTIF.
313. KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KODYA SURAKARTA.
314. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PN TANGERANG.
315. PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN.
316. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG .
317. PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KEJAHATAN KORUPSI [STUDI DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA].
318. FUNGSIONALIS KEPRES NO. 17 TH 2002 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI YK
319. PENGOLAHAN BENDA SITAAN OLEH NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PN PURWAREJA.
320. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PN YK.
321. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN STUDI KASUS PENIPUAN DI TOKO EMAS 5 KN PRAMBANAN WILAYAH PROSES SLEMAN.
322. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASKA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA.
323. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UU NO. 12/DRT/1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL.
324. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS POLRES SLEMAN].
325. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN [STUDI DI POLRES SLEMAN].
326. TINDAKAN KEPOLISIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES SLEMAN .
327. PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU .
328. TINDAKAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENANGANAN KASUS ABORSI DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN.
329. FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORET GUNUNG KIDUL].
330. UPAYA PEMERINTAH DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPEMILIKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH PROP. DIY.
331. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH SLEMAN .
332. TERORISME DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA.
333. TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.
334. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK
335. FUNGSI IDENTIFIKASI JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA.
336. FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP TUMBUHNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG DIKUL.
337. PERANAN UNIT PELAYANAN PENGADUAN DAN PENINDAKAN DISIPLIN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN KOTA BESAR YK.
338. PERANAN KEPOLISISN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN [STUDI KASUS WILAYAH POLSEKTA UMBULHARJO YK].
339. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI [STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI YK.
340. UPAYA PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA – WOMEN’S CRISIS CENTER KOTA YK].
341. KAJIAN UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITAN DENGAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA.
342. PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN [STUDI TINJAUAN PENERAPAN UU NO. 14 TH 1992].
343. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TEMPAT KEJADIAN PERKARA [STUDI TINJAUAN PENANGANAN TKP OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR YK].
344. PROP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK [SUATU TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA].
345. STUDI IMPELEMENTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI YK.
346. PENERAPAN UU NO. 8 TH 1992 OLEH PENYELIDIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERUPA FILM DAN POLMAT VCD DI YK .
347. PENGARUH PERBEDAAN GENDER TERHADAP KEKERASAN SUAMI KEPADA ISTRI DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 81. DALAM RUMAH TANGGA].
348. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SUATU TINJAUAN MENURUT UU NO. 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK [STUDI KASUS DI YK].
349. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK.
350. WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI [STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI DIY].
351. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA [STUDI DI POLTABES YK] .
352. KEDUDUKAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA .
353. PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY .
354. PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL YANG MELIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO].
355. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA.
356. PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO].
357. PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES BANTUL].
358. TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERKE DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA.
359. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK [STUDI KASUS DI PN SURAKARTA].
360. PENTINGNYA ALAT BUKTI UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PEMIDANAAN.
361. PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES YK].
362. PERAN SERTA KEPOLISIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA .
363. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM SLEMAN.
364. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WIL. POLRES BANTUL].
365. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LP WIROGUNAN YK.
366. PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PN BANTUL] .
367. PERANAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA .
368. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI SLEMAN [STUDI KASUS DI POLSEK DEPOK BARAT] .
369. TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN PENAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI WIL. HUKUM POLTABES YK [STUDI KASUS DI POLTABES YK] .
370. UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA DI DAERAH HUKUM PN BANTUL [STUDI KASUS DIKEJAKSAAAN NEGERI BANTUL.
371. PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI WIL. HUKUM POLRES BANTUL.
372. ABORTUS PROVOCATUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA.
373. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL [STUDI KASUS DI POLSEK BANGUNTAPAN].
374. PERAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY [STUDI KAUS DI RSUD DR. SARDJITO].
375. PERANAN POLRI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN .
376. PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA UNTUK PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLTABES YK .
377. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PROP. DIY].
378. PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI DIY [STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA].
379. PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR DAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUMNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH POLTABES YK].
380. KEDUDUKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .
381. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI.
382. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG TINDAK PIDANA PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA).
383. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TERHADAP PEMERINTAHAN DESA YANG STATUSNYA BERUBAH MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN BANDULAN MALANG).
384. PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO).
385. KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG).
386. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KHUSUSNYA TERHADAP BARANG BUKTI (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG).
387. PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MALANG).
388. TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JOMBANG).
389. SOSIAL EKONOMI KELUARGA DAMPAKNYA TERHADAP KENAKALAN ANAK-ANAK (STUDI DI LEMBAGA PRAYUANA DI KEDUNG KONDANG MALANG).
390. TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM BOJONEGORO).
391. TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG).
392. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAPKAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG) .
393. PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPITSING) SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG).
394. PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA (SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG DAN RSJ PUSAT LAWANG MALANG).
395. PELAKSANAAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (SUATU STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALANG).)
396. PERANAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN.
397. TINJAUAN TENTANG PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA.
398. PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM NEGARA PANCASILA (STUDI DI MAHKAMAH MILITER III 12 SURABAYA).
399. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG).
400. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO).
401. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO).
402. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ASURANSI JIWA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO).
403. PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB SAMPANG DAN PLN KAB SAMPANG).
404. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PRESIDEN SUATU TINJAUAN SOSIO KRIMINOLOGI .
405. PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG).
406. PENANGGULANGAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO).
407. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN KRIMINOLOGIS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG).
408. RETRIBUSI TEMPAT WISATA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB DAERAH TINGKAT II MALANG).
409. TINJAUAN ATAS PASAL 534 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DEWASA INI (STUDI DI KOTAMADYA MALANG.
410. MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH KAB DAERAH TINGKAT II JEMBER).
411. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEDIRI).
412. PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG).
413. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG).
414. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG).
415. PERANAN DOKTER AHLI ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDUNG).
416. TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES SUMENEP).
417. PERANAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI DI KANTOR INSPEKTORAT BEA DAN CUKAI TANJUNG PERAK).
418. PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (STUDI RSUD DR. SYAIFUL ANWAR KOTA MADYA MALANG).
419. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DITINJAU DARI KUHAP 9SUATU STUDI PADA POLRESTA BLITAR).
420. PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG).
421. PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KASUS PENIPUAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR).
422. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EKS NARAPIDANA (STUDI KASUS DI KEC. KEDUNG KONDANG KOTAMADYA MALANG).
423. PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS DAN MAHKAMAH MILITER (STUDI DI MAHKAMAH MILITER 11 – 08 JAKARTA).
424. PENANGANAN KEJAHATAN PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA).
425. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG).
426. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN JOMBANG).
427. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ABRI DAN PROSES PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI POM DAM IX UDAYANA).
428. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESAR KECILNYA BENDA DALAM PERKARA SUMMIER LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN DAN KEJAKSAAN NEGERI MALANG).
429. PERANAN DOKTER ILMU PENYAKIT JIWA DALAM PROSES PERADILAN UNTUK MENENTUKAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB (STUDI KASUS DI RSJ MALANG).
430. MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS).
431. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II MOJOKERTO).
432. PENCURIAN BENDA-BENDA PURBAKALA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLWIL YOGYAKARTA).
433. PENERAPAN UNDANG-UNDANG SUBVERSI TERHADAP JUDI KUPON PUTIH (STUDI KASUS WILAYAH PN LAMONGAN).
434. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DAN USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB MALANG).
435. PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN BARANG DALAM TINDAK PIDANA PERSEORANGAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA).
436. KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SUERABAYA).
437. ASPEK-ASPEK YANG DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN WILAYAH MALANG).
438. TINJAUAN ATAS PELANGGARAN PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG) .
439. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG).
440. TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PN SURABAYA).
441. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG BERKAITAN DENGAN GAMBAR PORNO (STUDI KASUS DI WILAYAH PN KODYA KEDIRI).
442. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER).
443. TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG).
444. PEMBAJAKAN KASET, VIDEO DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DIKOTAMADYA MALANG (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG).
445. PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG).
446. PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG).
447. JANGKAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT INDONESIA.
448. PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN (SUATU STUDI KASUS).
449. PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS MEREK DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA.
450. ARTI DAN LUAS TINDAK PIDANA PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA).
451. PENGKAJIAN ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA.
452. CARA PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DAN BENTUK PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA).
453. PERANAN FAKTOR NON YURIDIS DAN DIPERHATIKAN DALAM PENUNTUTAN KEJAHATAN PERIZINAN.
454. TENTANG DAN SEKITAR HUKUMAN MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI PELAKSANAANNYA.
455. PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN.
456. FUNGSI POLISI DALAM PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN KENAKALAN.
457. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT.
458. KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN.
459. KAUSALITAS, SEBAB MENYEBAB, DALAM HUKUM PIDANA.
460. SUATU TINJAUAN MENGENAI ACARA PEMERIKSAAN DAN PEMINDAHAN TERHADAP DELIK ADAT LOGIKA SANGGRAHA.
461. RELATIVITAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PARA REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
462. PERANAN PEMBELA PADA TINGKAT PENYIDIKAN EKSEPSI DAN PLEDDI DALAM PERADILAN PIDANA
463. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH SEKTOR SWASTA YANG POTENSIAL MENUMBUHKAN DELIK PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA).
464. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB ATAS BENDA SITAAN DALAM PERKARA PIDANA.
465. KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN .
466. HUKUMAN BAGI PERCOBAAN DITINJAU DARI KUHP DI INDONESIA
467. PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN SIKAP HAKIM DALAM PERSIDANGAN
468. KEPUTUSAN HAKIM YANG BERUPA BEBAN DARI TUDUHAN DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM .
469. PELEPASAN BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING) DEELNEMING DITINJAU DARI SUDUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA .
470. DEELNEMING DITINJAU DARI SUDUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
471. PELACURAN DI IBUKOTA JAKARTA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA.
472. DISPORITAS PIDANA KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN (STUDI KASUS TENTANG PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN.
473. KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PN KLATEN.
474. TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH KODYA MALANG).
475. PERANAN KORBAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG).
476. PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI DI PTUN JAKARTA).
477. DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTAMADYA MOJOKERTO).
478. PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKOTAAN (STUDI KASUS DI PN MALANG).
479. KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN
480. PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG).
481. PENGARUH KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MADIUN).
482. PEMBERATAN PIDANA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RESIDIVIS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI SUMENEP).
483. EFEKTIVITAS PEMINDAHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PN SURABAYA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR).
484. HAKEKAT KEYAKINAN HAKIM DIDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI KASUS DI PERADILAN NEGERI MOJOKERTO) .
485. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN TANAMAN TEBU (STUDI KASUS DI PN MALANG).
486. PERANAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN TRENGGALEK).
487. PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN HAK PRA PENUNTUTAN PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.
488. PENCURIAN KAYU JATI SERTA USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI BOJONEGORO).
489. PENYERTAAN DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PN JAKARTA SELATAN) ( 1989)
490. FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK).
491. POLA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG).
492. PERANAN PROVOST DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI KALANGAN MILITER.
493. EFEKTIFITAS PELEPASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG).
494. MASALAH PENAHANAN OLEH JAKSA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG).
495. KORBAN PERKOSAAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI PN SITUBONDO)..
496. UPAYA PENYIDIK DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG).
497. LATAR BELAKANG WANITA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG).
498. PERANAN PENYIDIK DI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG).
499. PERANAN DAN UPAYA SATUAN RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO).
500. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERJUDIAN DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB SIDOARJO).
501. PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA SUBVERSI (STUDI KASUS DI PN MALANG).
502. PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YATIM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG) .
503. KENAKALAN REMAJA DALAM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN CARA-CARA PENANGGULANGANNYA .
504. PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA) .
505. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PN BLITAR) .
506. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 16 TAHUN (STUDI KASUS DI PN BLITAR).
507. PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DIPOLRESTA MALANG).
508. PENGARUH GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP TIMBULNYA KRIMINALITAS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA SELATAN).
509. PENGAKUAN TERDAKWA MERUPAKAN ALAT BUKTI UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIL DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN PAMEKASAN).
510. TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG).
511. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI (STUDI KASUS DI PN MOJOKERTO).
512. PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG).
513. TINDAK PIDANA SUBVERSI TENTANG PELEDAKAN CANDI BOROBUDUR (PERKARA PIDANA SUBVERSI DI PN MALANG).
514. PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG.
515. TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA .
516. USAHA POLRI DI DALAM MENCEGAH KUANTITAS ALKOHOL DAN MENGURANGI DAMPAK NEGATIF YANG TIMBUL (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN MALANG).
517. PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA TAHUN 1990, 1991, 1992 (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB PASURUAN).
518. PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN HAK PRA PENUNTUTAN PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA .
519. LATAR BELAKANG ORANG LAKI-LAKI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB DATI II NGANJUK).
520. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES PROBOLINGGO) .
521. KENAKALAN REMAJA SECARA BERKELOMPOK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN SURAKARTA).
522. PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG).
523. MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS).
524. PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR).
525. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA.
526. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA.
527. BEBERAPA ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADANYA DISPARITAS PIDANA (STUDI KASUS DI PN JOMBANG).
528. PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN).
529. PEMALSUAN SURAT DALAM KLAIM ASURANSI JIWA (STUDI KASUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 CAB JAWA TIMUR).
530. AKIBAT HUKUM ATAS PERKAWINAN YANG HANYA MENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 2 UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG).
531. PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI.
532. PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN NEGERI MALANG.
533. PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA KHUSUSNYA KELEBIHAN MUATAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PONOROGO).
534. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BERAT RINGANNYA SUATU PIDANA (STUDI KASUS PN PONOROGO).
535. PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG).
536. REALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI WILAYAH YURIDIKSI PN GRESIK).
537. KENAKALAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (TINJAUAN DARI SEGI SOSIAL KRIMINOLOGIS).
538. PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA BERSYARAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG).
539. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA.
540. PELAKSANAAN PENAHANAN TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PENGADILAN (STUDI KASUS DI PN SURABAYA) .
541. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN PROBOLINGGO).
542. PERANAN TOXICOLOGI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRESTA MALANG).
543. PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II WIROGUNAN YOGYAKARTA ( 2000)
544. POLA PEMBELAAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
545. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAK SEBAGAI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA.
546. DASAR PERTIMBANGAN JAKSA UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PRA PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA .
547. PERANAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCERAIAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KAB BANTUL.
548. METODE PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN HULU SEMARANG.
549. PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA.UAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA DAN ANGGOTA TNI DI KOREM 061/SURYAKARTA BOGOR.
550. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN .
551. PENERAPAN ATAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID MALANG.
552. STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PN TEGAL.
553. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA.
554. PENEGAKAN HUKUM BAGI IKLAN YANG MENYESATKAN.
555. PERTANGGUNG JAWABAN DELIK ABORSI DI TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 1992 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.
556. FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI .
557. EUTHANASIA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN MORAL ( 2003)
558. PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM CILACAP.
559. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA.
560. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN.
561. PERANAN BADAS DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI WILAYAH YOGYAKARTA.
562. ARTI PENTING ALAT BUKTI SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI.
563. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA.
564. UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN GENERASI MUDA.
565. PENGARUH SANKSI PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEJAHTAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN.
566. TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YK.
567. PENERAPAN PIDANA BERSAYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA.
568. SISTEMPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROP. DIY).
569. PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KUPANG KAB. DATI II KUPANG].
570. FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI [STUDI KASUS DI KEC. YANG ADA DI KABUPATEN DATI II MALANG].
571. PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN.
572. KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 .
573. PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. JAROKAN KAB. DATI II KEDIRI.
574. TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB. DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BANGU .
575. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DI KELUARKANNYA UU NO. 4 TH 1982 [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II LUMAJANG].
576. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TH 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHNAN PEMEGANG HAK [STUDI DI KEC. BANDUNG KAB. TULUNGAGUNG] .
577. PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN [SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI].
578. PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA [STUDI DI DESA WANDAN PURO DAN SEMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB. DATI II MALANG].
579. PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT [SUTAU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN] .
580. AKIBAT HUKUM PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG [STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUBUN KODYA DATI II MALANG].
581. INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. DATI II MALANG.
582. KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DIBIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945.
583. PERANAN GOLONGAN KARYA SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT [DI DATI II KAB. MAGETAN] – 90
584. TUNJANGAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945.
585. KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI II NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA.
586. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY.
587. DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI.
588. IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK2 ASASI MANUSIA DI INDONESIA.
589. PERANAN AWG1 SUMBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 4 TH 1982 TENTANG KETENTUAN2 POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBULU DAN KEC. SUSUT KAB. DATI II BANGLI].
590. REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI DESA SEPULU KEC. SEPULU KAB. MALANG].
591. KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN PELAKSANANNYA [STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB. DATI II SINGARAJA BALI].
592. PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM.
593. TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 135-412 TH 1989 TENTANG PENYELENGGARAAAN KOTA ADMINISTRATIF [STUDI TENTANG HUB. WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL].
594. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KOTAMADYA MALANG.
595. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CPNS [TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 8 TH 1974].
596. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG].
597. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UU NO. 6 TH 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA [STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI].
598. KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA [SUATU STUDI DI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) ].
599. TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 7 TH 1983 [STUDI DI KEL. KALIWATES KEC. KALIWATES KAB. DATI II JEMBER].
600. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II MALANG].
601. KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTODA [SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB. DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG].
602. TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TH 1978 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB. MALANG].
603. PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH DAERAH KOTAMADYA MALANG MENURUT UU NO. 4 TH 1992 [STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG].
604. PELAKSANAAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KANTOR BKKBN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS2 KEDINASAN MENURUT PP NO. 30 TH 1980 [STUDI DI KANTOR BKKBN KAB. SUMBU TIMUR].
605. PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU KAB. DATI II MALANG] .
606. PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 82 & 83 TH 1984 DALAM PENEYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN [STUDI DI WILAYAH KEPANJEN KAB. DATI II MALANG] .
607. FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN [STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMENEP] .
608. EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO KEC. BLMBING DATI II KODYA MALANG [STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO].
609. IMPELENTASI PERDA NO. 14 TH 1985 TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG .
610. EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH 1979 [STUDI DI DESA DAUH WARU KEC. NEGARA KAB. JEMRANA] .
611. KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA TK II KAB. MALANG].
612. SEGI2 HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI [SUATU STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT. CATS PASURUAN].
613. PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. SE DIY DALAM PERSEPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL.
614. PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. DATI II TEGAL.
615. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB. SLEMAN .
616. PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH [STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TH 1992 DI CAB DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP DATI II JATIM DI MALANG] .
617. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG].
618. PERSIAPAN PEMERINTAH DERAH DALAM MENYONGSONG OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. WONOGIRI.
619. PERANAN UU NO. 5 TH 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA.
620. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TH 1999 [ANALISIS STUDI UU NO. 3 TH 1999] .
621. TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK NO. 01/G-TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI [KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN].
622. PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UU NO. 5 TH 1874 DAN UU NO. 22 TH 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UU NO. 32 TH 2004 [STUDI KASUS DI PEMDA KOTA YK].
623. HUB. ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UU NO. 22 TH 1999 DIKOTA YK.
624. PERAN DPA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESI [STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV UUD 1945 PADA MASA ORBA SAMPAI REFORMASI] .
625. PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 [STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA].
626. KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN [STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN].

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar